Breaking News
Home » Berita » Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh

Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada  hari selasa sampai dengan hari jum’at tanggal 26 – 29 April Tahun 2016 mengadakan   Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh yang bertempat di Hotel Sheraton, Ambhara, Gandika dan Sahid Hotel Jakarta.

Acara Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se-luruh Indonesia, Perwakilan Bappeda dan Dinas Ciptakarya (Pekerjaan Umum) Kabupaten/Kota se-Indonesia, Satuan Kerja, dan Perwakilan dari Konsultan Manajemen Pusat. Pejabat Eselon 2,3 dan 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan  Perwakilan lembaga mitra pembangunan dari World Bank, Islamic Development Bank dan Asean Development Bank.

Hari Pertama Acara Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh ini, diisi dengan chek in  dan  registrasi peserta.

Rangkaian Kegiatan Hari Kedua. Acara pembukaan dimulai dengan Tarian rampak Kendang, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Kilas Balik KOTAKU. Sedangkan kegiatan secara dibuka dan sekaligus paparan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc. Dalam sambutannya beliau yang menyebutkan bahwa secara umum, pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya.  Disisi lain populasi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat tajam antara 2000-2010, dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang per kilometer persegi. Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif dan tepat sasaran.

Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sebagai perwujudan komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota / kawasan perkotaan yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh (KOTAKU) melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian, sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah apalagi oleh satu Kementerian/ Lembaga, maka diperlukan kolaborasi semua pihak dan semua pelaku antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai.

Acara dilanjutkan dengan paparan-paparan yang berbentuk talkshow dari beberapa narasumber dari Kementerian, Badan dan Praktisi. Talkshow menjadi beberapa sesi, antara lain sesi pertama dari jam 10.30 WIB – 12.00 WIB yang diisi oleh  Direktur Perumahan dan permukiman Bappenas yang menyampaikan tema kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan Direktur PKP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memaparkan tentang Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Strategi Pencapaian Kota Tanpa Kumuh.

Sesi kedua, dimulai dari jam 13.00 – 14.30 yang diisi oleh narasumber dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri yang memaparkan tema Pembagian Kewenangan Pelayanan Dasar masyarakat Bidang Perumahan dan Permukiman, Direktur  Penatagunaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang memaparkan tema Kebijakan Pertanahan dalam Pencegahan dan Peningkatan kualitas permukiman kumuh, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kementerian keuangan yang memaparkan tentang Penyaluran Anggaran Belanja Barang untuk Kelompok Masyarakat.

Sesi ketiga, dimulai dari jam 14.30 – 16. 00 WIB yang diisi dengan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan Tema Pengelolaan Keuangan Pemerintah, BPKP Pusat menyampaikan paparan dengan tema Audit Keuangan dan Operasional Proyek, Sinkronisasi Pengawasan ITDA, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan tema paparan Audit Internal Bidang Cipta Karya.

Sesi keempat sebagai akhir rangkaian kegiatan pada hari kedua pada pukul 16.30 – 18.00 WIB, diisi dengan narasumber dari praktisi penanganan kawasan kumuh dan dari Universitas Brawijaya yang membahas tema tentang berbagi pengalaman pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia.

Rangkaian kegiatan pada hari ketiga, diawali dengan pembagian kelompok pembahasan menjadi 3 (tiga) dimana pembagian  kelompok didasarkan pada nomor urut registrasi panitia dan tempat peserta menginap, diantara kelompok Sahid Hotel, Kelompok Ambhara Hotel dan Kelompok Grandika Hotel. Fokus Pembahasan tiap kelompok meliputi, Pengembangan kelembagaan dan kebijakan, Integrasi perencanaan dan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh, meliputi : infrastruktur primer dan sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di Kabupaten/Kota terpilih dan infrastruktur tersier atau lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan,  dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis  serta dukungan untuk kondisi darurat bencana.

Rangkaian kegiatan pada hari keempat, sebagai akhir dari Acara Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh ini disi dengan Rumusan Hasil-hasil Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 29 April 2016 yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan tentang tindak lanjut  dan jadi rujukan dan acuan untuk menggerakan seluruh pihak agar terlibat dalam penanganan kumuh secara nasional. Sebagai penutup Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman menyampaikan pesan tentang kesepakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kawasan kumuh nasional demi tercapainya Universal Akses  100  0 100.

Comments

comments

About subid_transportasi

Check Also

Kab/Kota se-Jawa Barat Studi Banding SAKIP ke Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  memfasilitasi kunjungan kerja …

Tinggalkan Balasan