Breaking News
Home » Berita » Bidang Ekonomi » Rapat Koordinasi Forum Asisten Ekonomi Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Rapat Koordinasi Forum Asisten Ekonomi Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Forum Asisten Ekonomi Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 bertempat di Ruang Rapat Sanggabuana (yang semula direncananakan di Ruang Rapat Papandayan) Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung – Jawa Barat. Hadir dalam rakor tersebut para Asisten Perekonomian, Kepala Bagian Ekonomi Setda dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Barat atau yang mewakili.

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan mensinergikan rencana-rencana pembangunan yang memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk didanai oleh APBN, APBD Provinsi ataupun APBD Kabupaten/Kota secara keseluruhan. Untuk itu dalam rakor kali ini menghadirkan narasumber dari Bappenas selaku perencana, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) selaku penjamin proyek-proyek pemerintah, serta narasumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (persero) yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan terhadap proyek infrastruktur strategis.

Acara rakor dibuka langsung oleh Ketua Forum Asisten Ekonomi Pembangunan, Dr. Ir. H. Dana Budiman, M.Si. Dalam sambutannya memaparkan beberapa hal penting dan segera untuk medapat keputusan, diantaranya:

  1. Penyelesaian pembangunan fasilitas sisi udara oleh Kementerian Perhubungan dengan kebutuhan anggaran ± 1,8 t untuk runway 4000 m; taxiway; appron; air traffic control sistem (atcs); air navigation sampai dengan tahun 2016.
  2. Pembangunan fasilitas sisi darat dimulai tahun 2015 s.d tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama mitra. Tahun 2015 telah dialokasikan : rp. 250 milyar. (APBD Prov Jabar)
  3. Keputusan presiden tentang penutupan Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan sipil, operasional bandar udara pindah ke BIJb Kertajati
  4. Kepastian ketersediaan air baku sebanyak 860 lt/detik untuk BIJB dari Waduk Jatigede (SPAM Jatigede) dan Rencana Waduk Cipanas saat oleh Kementerian – PU
  5. Kepastian ketersediaan suplai tenaga listrik oleh pln dengan kebutuhan untuk phase 1 (9,13 mw), phase 2 perlu tambahan 5,15 mw, ultimate perlu tambahan 6,34 mw dan pembangunan depo pengisian bahan bakar pesawat udara (dppu) oleh pertamina
  6. Percepatan ijin pembukaan akses tol cikopo – palimanan (cikapali) pada sta : 157+250; 171+000; 178+200 menuju Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh Kementerian PU
  7. Peningkatan status ruas jalan Provinsi Kadipaten – Jatibarang 41 km (akses menuju BIBJ Kertajati) menjadi status jalan nasional.
  8. Percepatan penyelesaian pengadaan tanah jalan tol cisumdawu: seksi 1 (12,35 km) dan seksi 2 (18,95 km) oleh APBN serta seksi 3 s.d 6
  9. Percepatan pembangunan jalur kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati – Arjawinangun/Cirebon.
  10. Kemenpupr diharapkan dapat memasukan rencana jalan tol Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya; Tasikmalaya-Ciamis-Banjar; Banjar-Pangandaram; Sukabumi-Ciranjang; Ciranjang-Padalarang (baru usulan dari Pemprov Jabar) untuk ditetapkan dalam rencana umum jaringan jalan tol

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber, narasumber pertama dari Bappenas disampaikan oleh Mohammad Taufiq Rinaldi. Secara garis besar memaparkan tentang perubahan pardigma peran pemerintah, swasta dan BUMN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta percepatan pembangunan infrastruktur. Narasumber kedua dari PT. PII disampaikan oleh Indra P. Singawinata, Ph.D selaku SVP Business Development & Communication PT PII (Persero) dan Narumber ketiga dari PT. SMI.

Setelah pemaparan dari narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Salah satu peserta dari Kabupaten Sukabumi menanyakan mengenai keberlangsungan pembangunan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi. Sementara itu dari Bappenas menjelaskan ada beberapa kendala terhadap pembangunan tol tersebut diantaranya terkendala dalam pembebasan lahan.

Sebelum acara ditutup, panitia membacakan beberapa poin yang dijadikan komitmen bersama Forum Asisten Ekonomi Pembangunan Se Jawa Barat, adapun komitmen tersebut diantaranya:

  1. Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat sebagai wadah untuk mensinergikan dan mempercepat pembangunan perekonomian di daerah dalam mendukung program/kegiatan unggulan Provinsi Jawa Barat;
  2. Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, siap merapatkan barisan melalui kerjasama yang bersinergis serta menggelorakan semangat membangun, semangat kebersamaan, semangat maju dan mengedepankan kepeloporan dalam berbagai implementasi solusi pembangunan sesuai tuntutan jaman, guna menghadirkan daya saing yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan bagi semasyarakat Jawa Barat;
  3. Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, bertekad untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dapat tumbuh secara merata sewilayah kabupaten/Kota;
  4. Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat mendukung Provinsi Jawa Barat berinisiatif menetapkan masa depan Jawa Barat dengan skenario yang optimis menuju Jawa Barat Green Province pada tahun 2025 untuk kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
  5. Secara proaktif saling memberikan informasi aktual tentang progres pembangunan perekonomian daerah kepada Bupati/Walikota masing-masing dan Gubernur Jawa Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
  6. Untuk memperkuat eksistensi Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan disepakati pertemuan dapat dilaksanakan secara rutin dalam setiap triwulan dan dilakukan secara bergilir disetiap wilayah (BKPP).

 

Comments

comments

Tinggalkan Balasan