Breaking News
Home » Berita » Pokja PKP Gelar Rakor Sinkronisasi Perencanaan Program Penanganan Kumuh

Pokja PKP Gelar Rakor Sinkronisasi Perencanaan Program Penanganan Kumuh

Kelompok Kerja (Pokja) percepatan Penanganan Kumuh Perkotaan (Pokja PKP) Kota Banjar pada hari Selasa Tanggal 8 November 2016 mengadakan acara Sinkronisasi Perencanaan Program Penanganan Kumuh yang bertempat di Aula Dinas Ciptakarya,  Kebersihan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar.

Acara tersebut dihadiri  oleh anggota Pokja PKP yang terdiri dari unsur Bappeda, DCKTLH, pendamping program KOTAKU serta perwakilan kepala desa dan kepala kelurahan di Kota Banjar.

Kegiatan rapat sinkronisasi perencanaan program penanganan kumuh dibuka oleh Kepala Bidang Fisik Bappeda Kota Banjar yang mengemukakan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada Tahun 2016-2020. KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan geraan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, Kabid Fisik menyebutkan tentang perjalanan program sebagai bagian dari upaya mengurangi kawasan kumuh di Kota Banjar yang tersebar di 14 desa / kelurahan dengan luas 187,95 Ha di tahun 2016 menjadi 0 Ha di tahun 2019. Sejumlah isu permukiman juga di kemukakan antara lain, meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, menuntut penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai, disisi lain, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan daya dukung lahan menjadi kendala penyedian prasarana dan sarana dasar, yang memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, dan untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui bentuk program/kegiatan inovatif dan tepat sasaran.

Selanjutnya perwakilan dari bidang Cipta Karya DCKTLH memaparkan tentang arahan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh dan materi terakhir dari pendamping program kotaku memberikan pemaparan tentang strategi menuju kota mandiri, perhitungan  pengurangan kawasan kumuh serta kolaborasi.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan diskusi tentang rencana kerja kolaborasi semua pelaku, dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program penanganan kumuh dimasukkan dalam perencanaan desa serta masukkan dari Bappeda agar pihak desa / kelurahan dapat memberikan dukungan teknis bagi Badan keswadayaan masyarakat sebagai kader pemberdayaan di desa/kelurahan sesuai dengan undang undang desa.

Acara sinkronisasi ditutup oleh Kepala Bidang Fisik Bappeda Kota Banjar yang menyatakan bahwa berharap pada  peserta yang hadir dapat menindaklanjuti apa yang telah dicapai pada sinkronisasi tersebut dan menjadikan semangat kolaborasi dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Banjar.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan