Breaking News
Home » Berita » PMPDKPol Sosialisasikan Perwal Nomor 13 Tahun 2016

PMPDKPol Sosialisasikan Perwal Nomor 13 Tahun 2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKPol) Kota Banjar pada Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2016Mensosialisasikan Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa bertempat di Ruang Rapat II Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada Pemerintah Desa terkait hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi rancangan peraturan desa. Contohnya ketika akan mengevaluasi rancangan perdes tentang APBDes, salah satu persyaratannya adalah adalah adanya hasil evaluasi sinkronisasi kegiatan yang tercantum dalam APBDes dengan RKPDes dan RPJMDes yang dievaluasi oleh Bappeda.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para kepala desa se Kota Banjar, Sekretaris dan Bendahara Desa. Hadir pula para Ketua BPD dan pendamping desa. Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Bappeda Kota Banjar.

Adapun Jenis Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa untuk dievaluasi, adalah rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; rancangan Peraturan Desa tentang pungutan; rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang; dan rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa. Selain evaluasi rancangan Peraturan Desa, Walikota mendelegasikan klarifikasi terhadap semua Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Terkait dengan ruang lingkup kerja Bappeda dalam evaluasi raperdes tersebut adalah diantaranya mengevaluasi kesesuaian RKP Desa dan RPJM Desa dengan ketentuan evaluasi sebagai berikut:

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. RPJM Desa memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  3. RPJM Desa selaras dengan arah kebijakan pembangunan kota sehingga program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan Desa dapat terintegrasi.
  4. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  5. RPJM Desa dan RKP Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
  6. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota
  7. RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Comments

comments

About subid_perindagkop

Check Also

Kab/Kota se-Jawa Barat Studi Banding SAKIP ke Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ¬†memfasilitasi kunjungan kerja …

Tinggalkan Balasan