Breaking News
Home » Berita » Kab/Kota se-Jawa Barat Studi Banding SAKIP ke Kabupaten Banyuwangi

Kab/Kota se-Jawa Barat Studi Banding SAKIP ke Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  memfasilitasi kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi yang pada penilaian tahun 2016 mendapat predikat A oleh Kementrian PAN RB. Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Mei 2017, bertampat di aula Sekretariat Kabupaten Banyuwangi. Adapun peserta dari kabupaten/kota yang ikut dalam kunjungan kerja ini adalah dari unsur Setda, Bappeda, Inspektorat dan Dinas Komunikasi Informasi.

Acara kunjungan kerja yang semula dijadwalkan diterima jam 09.00 diundur manjadi jam 13.00 dan diterima langsung oleh Asisten Daerah (Asda) I didampingi oleh Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi.

Dalam paparannya, Asda I Kabupaten Banyuwangi menjelaskan kiat-kiat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga pada tahun 2016, Kabupaten Banyuwangi mendapat nilai A (Memuaskan) dan terbaik se Indonesia dari Kementrian PAN RB. Sehingga dengan nilai tersebut, Kabupaten Banyuwangi menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lain yang ingin studi banding.

sakip bwi

Berdasarkan data gambar diatas, terlihat bahwa progres nilai AKIP Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2012 dengan nilai C kemudian meningkat menjadi CC pada tahun 2013 – 2014 dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi B dan A pada tahun 2016. Progres tersebut tentunya berkat kerjasama semua pihak, koordinasi yang baik antar SKPD dan komitmen bersama untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur.

Berikut ini adalah kiat-kiat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam peningkatan nilai AKIP :

  • Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD;
  • Menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah;
  • Membentuk Tim Sakip Pemkab. Bwi dan Tim SAKIP SKPD;
  • Penguatan peran Bappeda (perencanaan), Inspektorat (evaluasi SAKIP) dan Bagian Organisasi (Pelaporan LKjIP/Lakip);
  • Penguatan kapasitas Pimpinan SKPD dan Pejabat / Staf yang membidangi SAKIP (Pengarahan / Bimtek Nara Sumber dari Prov. Jatim dan dari KemenPAN RB);
  • Diskusi (Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi bersama SKPD);
  • Koordinasi dengan KemenPAN RB;
  • Review Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD (Perbup No. 24 Tahun 2014 ttg Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemkab. Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 23 Tahun 2015);
  • Revisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja di tingkat Kabupaten dan tingkat SKPD yang betul-betul berorientasi hasil, yang dapat dijabarkan lebih lanjut ke SKPD pelaksana sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing;
  • Penyempurnaan Indikator Kinerja semua level (level eselon II, eselon III dan eselom IV), sehingga diharapkan dapat tercipta keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level kabupaten sampai ke level individu pegawai;
  • Program / kegiatan SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD, guna mengurangi tumpang tindih program/kegiatan antar SKPD (Program dari 278 mjd 213, Kegiatan dari 2.299 mjd 1.428, efisiensi Rp. 213 M).
  • Membangun Sistem (Aplikasi SAKIP : Perencanaan Kinerja, Perjanjian dan Penilaian/Pengukuran/Kinerja Online (SIM-K/Sistem Informasi Monitoring Kinerja Pegawai), Sistem Monitoring & Evaluasi Program/Kegiatan (eMoneva). Di tingkat Desa membangun Aplikasi e-Village Budgeting.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan