Breaking News
Home » Berita » Hasil Konsultasi Rencana Perubahan RPJMD Kota Banjar ke Bappeda Provinsi Jawa Barat

Hasil Konsultasi Rencana Perubahan RPJMD Kota Banjar ke Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kepala Bappeda Kota Banjar (Dr. Ade Setiana, M.Pd) didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Ajat Sudrajat, S.Pd., M.M.) dan Kepala Bidang Sosial Ekonomi (Dede Tito Ismanto, S.T., M.E.) melaksanakan silaturahmi sekaligus konsultasi terkait rencana kegiatan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 ke Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Hari Kamis 5 Januari 2017. Acara berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat dari jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 WIB.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat (Ir. H. Yerry Yanuar, M.M.) beserta Kepala Bidang Pemerintahan (Drs. Cepi Mahdi, M.M) Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Dr. Imam Solihin, M.A.) dan Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi (Drs. Heri Yuli, M.M) didampingi Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Budaya (Nugraha Gandawarman, S.E., M.M.) serta Kepala Sub Bagian Perencanaan (Deny Hermawan, S.T., M.T.).

Acara dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan konsultasi, secara umum Kepala Bappeda Kota Banjar menyampaikan bahwa pada tahun 2016 di Bappeda Kota Banjar terdapat kegiatan Review RPJMD Kota Banjar Tahun 2014 – 2018, dimana kegiatan tersebut dalam rangka :

  • mengetahui sejauhmana keterkaitan sasaran strategis RPJMD dengan sasaran strategis dalam Renstra SKPD;
  • mengetahui sejauhmana konsistensi antara Renstra SKPD dengan Perjanjian Kinerja SKPD;
  • mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran (per misi) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2014 – 2018;
  • mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja terhadap Visi RPJPD Kota Banjar Tahun 2005 – 2025 yaitu “Banjar Agropolitan”.

Kemudian di tahun 2017 ini secara simultan menyusun juga RKPD untuk tahun anggaran 2018 dimana penetapannya pada Bulan Mei 2017, sehingga hanya tersisa satu tahun anggaran dan perubahan RPJMD harus sebelum RKPD ditetapkan agar bisa dijadikan dasar perencanaan untuk 2018. Disamping itu, kegiatan Perubahan RPJMD belum masuk ke dalam Program Legislasi DPRD Kota Banjar tahun 2017 ini.

Lebih teknis, Kepala Bidang Sosial Ekonomi Bappeda Kota Banjar menambahkan bahwa hasil review menunjukan ada sasaran dalam RPJMD yang tidak dijabarkan kedalam Renstra SKPD. Kemudian dari sasaran – sasaran yang ada di RPJMD belum mewakili SKPD yang ada dan juga ditemukan banyaknya inkonsistensi antara perjanjian kinerja tahunan dengan sasaran dan target kinerja dalam Renstra SKPD. Selain itu, ada beberapa target indikator makro yang dalam penyusunannya masih menggunakan basis data lama, sementara sekarang BPS merilis data-data tersebut dengan menggunakan motode baru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa di tahun 2016 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 dan apa yang dilakukan Provinsi Jawa Barat adalah dengan membuat Peraturan Gubernur tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dengan Kebijakan Nasional sebagai dasar untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan keluarnya Peraturan Gubernur tersebut juga diperkuat dengan adanya “Legal Opinion” dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Bappeda Provinsi Jawa Barat menambahkan bahwa merubah RPJMD sah-sah saja sepanjang sesuai dengan ketentuan. Dimana dalam pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

  1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
  2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini
  3. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  4. merugikan kepentingan nasional

Yang perlu diperhatikan ketika akan merubah Perda RPJMD adalah konsekuensi politiknya karena perda merupakan produk politik hasil kesepakatan antara Legislatif dengan Eksekutif. Sementara tahapan penyusunan perubahannya sama dengan ketika menyusun RPJMD murni, tahapan serta pengendalian evaluasinya sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri 54 tahun 2010 dan persyaratan lain seperti Perubahan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga harus ada sebagai salah satu syarat dalam konsultasi Rancangan Akhir Perubahan RPJMD ke Provinsi.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Powered by Web hosting Serverutama