RKPD

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu …

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap OPD dalam penyusunan rancangan Renja OPD. Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan awal RKPD Kota Banjar dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD Kota Banjar juga dibahas dalam forum musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja OPD dalam forum OPD Kota Banjar.